Cyberthreat.id – Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo, Anang Latif, menyatakan, pembangunan menara sinyal (BTS) jaringan seluler 4G masih terus dikebut.

Ia mengatakan, pembangunan serta pemilihan infrastruktur  BTS 4G, termasuk penyediaan lahan merupakan tanggung jawab Badan Layanan Umum BAKTI Kominfo.

Sementara Itu, penyediaan layanan 4G kepada pelanggan, termasuk operasi dan pemeliharaan jaringan 4G secara keseluruhan menjadi tanggung jawab operator seluler terpilih. 

“Sesuai ketentuannya, kerja sama ini dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama dalam tiga bulan terakhir. BAKTI dan kedua mitra terpilih PT Telkomsel dan PT XL Axiata telah merumuskan isi Perjanjian Kerja Sama tersebut,” jelasnya.

Teken kerja sama dengan PT XL Axiata telah dilakukan pada tanggal 15 Desember 2021, sedangkan dengan PT Telkomsel seluler dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 2021.

Ia mengatakan hal itu dalam seremoni penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Penyediaan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T dalam rangka Percepatan Transformasi Digital di Jakarta, Selasa (25 Januari 2022). 

Anang menegaskan kolaborasi antara Kementerian Kominfo dan mitra operator seluler akan berlanjut sampai infrastruktur telekomunikasi tuntas dibangun dan layanan telah dinikmati masyarakat.

Sementara itu, Menkominfo Johnny G. Plate, menjelaskan, penyediaan 9.113 BTS di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) merupakan salah satu tugas BLU BAKTI Kominfo.

“Di saat yang bersamaan, kita juga secara tidak langsung ‘menugaskan’ seluruh operator seluler untuk memastikan tidak ada desa dan kelurahan yang blankspot di wilayah non-3T, wilayah komersial, sebanyak 3.435 desa/kelurahan di Indonesia,” tuturnya.

Dari total 12.548 BTS yang mencakup wilayah 3T dan non-3T akan dikerjakan oleh BAKTI dan dua operator seluler yakni XL Axiata dan PT Telkomsel.

Pembangunan jaringan di seluruh wilayah 3T yang dibangun oleh BAKTI dibagi dalam dua kategori.Pertama, pembangunan mencakup 1.209 BTS yang dibangun melalui skema Universal Service Obligation.

Kedua, sebanyak 7.904 BTS dilaksanakan oleh dua operator melalui skema blended financing antara Universal Service Obligation, dukungan fiskal rupiah murni, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Kominfo.

“Membangun wilayah 3T tidaklah mudah, tantangan-tantangannya tidak saja geografis melewati gunung, bukit, ngarai, sungai, lembah, selat dan laut. Tetapi, juga tantangan kultural, di mana harus menyesuaikan dengan kebiasaan dan adat setempat; tantangan administratif birokrasi, baik itu lintas kementerian dan lembaga maupun kerja bersama pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota bahkan sampai pemerintahan desa,” jelas Menkominfo.

Selain itu, terdapat juga tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di mana ancaman baik terhadap infrastruktur fisik maupun manpower yang hadir dan membangun di wilayah tersebut.[]