YouTube. | Foto: Freepik.com
YouTube. | Foto: Freepik.com
Cyberthreat.id – Pemerintah Rusia mengeluarkan ancaman kepada YouTube menyusul dua akun media Rusia di Jerman ditutup. Akun YouTube RT Deutsch dan DFP ditutup pada Selasa (28 September 2021) karena dinilai telah mengunggah konten misinformasi tentang Covid-19.
Pada Rabu (29 September), Rusia mengatakan sedang mempertimbangkan untu membalas media Jerman dan menuding YouTube melakukan “agresi informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
Regulator komunikasi negara Rusia, Roskomnadzor, menurut laporan Reuters, mengatakan telah menulis surat kepada Google dan mendesak agar pemblokiran akun RT dicabut.
Jika Google tak menuruti permintaan tersebut, “Rusia dapat memblokir sebagian atau seluruhnya terhadap kses ke YouTube,” ujar Roskomnadzor.
Sementara, Dmitry Peskov, juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, mengatakan Rusia dapat memberlakukan tindakan paksa kepada YouTube untuk mematuhi hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi untuk pelanggaran hukum, kata dia.
Kementerian Luar Negeri Rusia juga mengatakan akan menyusun "draf untuk mengembangkan dan mengambil tindakan pembalasan terhadap layanan hosting YouTube dan media Jerman".
Google menolak berkomentar tentang masalah tersebut.
Berita Terkait:
Namun, kemarin, YouTube memang mengumumkan akan memblokir semua konten anti-vaksin, seperti konten yang menuduh vaksin menyebabkan efek kesehatan kronis, vaksin tidak mengurangi penularan, atau informasi keliru tentang zat dalam vaksin dan lain-lain.
“Termasuk konten yang mengatakan bahwa vaksin yang disetujui menyebabkan autisme, kanker atau infertilitas, atau bahwa zat dalam vaksin dapat melacak orang yang telah divaksi,” ujar YouTube di blog perusahaan.
“Kebijakan kami tidak hanya mencakup imunisasi rutin khusus seperti campak atau Hepatitis B, tetapi juga berlaku untuk pernyataan umum tentang vaksin.”
“Seperti pedoman Covid kami, kami berkonsultasi dengan organisasi dan pakar kesehatan lokal dan internasional dalam mengembangkan kebijakan ini […] Perubahan kebijakan ini akan mulai berlaku hari ini (baca: kemarin), dan seperti halnya pembaruan signifikan lainnya, sistem kami akan membutuhkan waktu untuk meningkatkan penegakan sepenuhnya,” YouTube menambahkan.
Namun, perusahaan mengatakan masih memperbolehkan konten-konten tentang kebijakan vaksin, uji coba vaksin baru, dan sejarah keberhasilan atau kegagalan vaksin. Kesaksian pribadi tentang vaksin juga masih diizinkan selama video itu tidak melanggar Pedoman Komunitas atau memang tidak menunjukkan pola mempromosikan keraguan terhadap vaksin.
“Sejak tahun lalu, kami telah menghapus lebih dari 130.000 video karena melanggar kebijakan vaksin Covid-19,” ujar YouTube.
YouTube bersama raksasa teknologi lainnya seperti Facebook Inc. dan Twitter Inc sejak tahun lalu telah dikritik oleh publik di sejumlah negara karena tidak berbuat banyak untuk menghentikan penyebaran informasi kesehatan palsu di situs web mereka.
Sayangnya, ketika YouTube mengambil sikap yang lebih keras terhadap informasi yang salah, mereka menghadapi reaksi keras di seluruh dunia, tulis Reuters.
Berlin membantah
Vasily Piskarev, seorang anggota parlemen yang mengepalai komisi parlemen untuk menyelidiki campur tangan asing, mengatakan Rusia memiliki alasan untuk mengambil tindakan terhadap Deutsche Welle, tulis kantor berita Rusia, TASS dikutip oleh Reuters
Christian Mihr, direktur eksekutif di Reporters Without Borders (RSF) Jerman, mengatakan ancaman tindakan terhadap jurnalis Jerman "sama sekali tidak pantas".
Berlin membantah tuduhan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia bahwa keputusan YouTube telah dibuat dengan dukungan yang jelas dan diam-diam dari otoritas Jerman dan media lokal.
"Ini adalah keputusan oleh YouTube, berdasarkan aturan yang dibuat oleh YouTube. Ini bukan tindakan (yang diambil oleh) pemerintah Jerman atau organisasi resmi lainnya," kata juru bicara pemerintah Jerman Steffen Seibert kepada wartawan.
Secara terpisah pada hari Rabu, Rusia juga baru saja mendenda Google sebesar 6,5 juta rubel (US$89.534)—ini denda terbaru dari beberapa pelanggaran Google sebelumnya—karena gagal menghapus konten yang dianggap ilegal oleh Moskow.[]
Share:
