Cyberthreat.id - Seorang hakim federal AS pada hari Jumat menangguhkan sementara kebijakan Departemen Pertahanan yang memaksa investor Amerika agar melepas investasinya dari pembuat ponsel pintar China Xiaomi Corp dengan alasan perusahaan tersebut memiliki hubungan dengan militer China.

Departemen Pertahanan yang juga dikenal dengan sebutan Pentagon, di bawah pemerintahan Trump pada pertengahan Januari lalu, menambahkan Xiaomi dan delapan perusahaan lain ke dalam daftar yang mengharuskan orang Amerika untuk menjual saham mereka di perusahaan tersebut dengan tenggat waktu tertentu. Pembatasan itu akan mulai berlaku minggu depan. (Baca juga: Pentagon Cekal Xiaomi, Dituding sebagai 'Perusahaan Militer Komunis China')

Pada akhir Januari lalu, Xiaomi melawan keputusan Departemen Pertahanan itu dengan mengajukan gugatan di pengadilan Washington. Menurut Xiaomi, keputusan Departemen Pertahanan itu "melanggar hukum dan tidak konstitusional" karena perusahaan itu tidak dikendalikan oleh Tentara Pembebasan Rakyat seperti dituduhkan oleh Pentagon. (Lihat:
Xiaomi Seret Departemen Pertahanan Amerika ke Pengadilan).

Hakim Distrik AS Rudolph Contreras di Washington, seperti dilaporkan Reuters, mengatakan pada hari Jumat bahwa pengadilan "menyimpulkan bahwa terdakwa belum membuat kasus yang memaksa kepentingan keamanan nasional yang dipertaruhkan di sini."

Departemen Pertahanan tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Xiaomi menyambut baik keputusan tersebut dan menyebut penyebutan Xiaomi sebagai perusahaan militer China "sewenang-wenang dan berubah-ubah."

"Xiaomi berencana untuk terus meminta agar pengadilan menyatakan itu melanggar hukum dan menghapus penunjukan itu secara permanen," kata juru bicara itu.[]