WhatsApp | Foto: Freepik.com
WhatsApp | Foto: Freepik.com
Cyberthreat.id – Kementerian Elektronik dan Teknologi India meminta agar WhatsApp menarik perubahan pada kebijakan privasi platformnya yang telah diumumkan awal Januari lalu.
“Perubahan yang diusulkan menimbulkan kekhawatiran besar terkait implikasi bagi pilihan dan otonomi warga India,” tulis Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi dalam email kepada bos WhatsApp Will Cathcart tertanggal 18 Januari 2021.
“Oleh karena itu, Anda diminta untuk menarik perubahan yang diusulkan,” tulis kementerian dalam surat itu, seperti dikutip Reuters, Selasa (19 Januari).
Seperti diketahui awal bulan ini, WhatsApp mengumumkan bahwa akan membagikan data penggunanya kepada induk perusahaan Facebook Inc dan grup perusahaan lain.
Aplikasi pesan daring terbesar di dunia itu mengklaim bahwa perubahan kebijakan privasinya itu tak mempengaruhi enkripsi end-to-end yang selama in diterapkan.
Berita Terkait:
Layanan yang paling terpengaruh perubahan itu hanya pada akun bisnis dan layanan pembayaran, seperti WhatsApp Pay.
WhatsApp dengan 400 juta penggunanya di India memang memiliki ambisi besar untuk mengintegrasikan alat pembayarannya ke platform pesan daringnya.
Perusahaan telah menginvestasikan US$ 5,7 miliar tahun lalu di perusahaan konglomerat India, Reliance—juga memiliki sejumlah platform, seperti pembayaran digital, pesan-antar makanan dll. Harapannya, integrasi tersebut bisa menarik puluhan juta pemilik toko tradisional menggunakan alat pembayaran digitanya, WhatsApp Pay.
Tentu, rencana besar itu bisa “lenyap” jika banyak pengguna India beralih ke platform pesaingnya, seperti Signal dan Telegram—dalam dua pekan terakhir mengalami lonjakan signifikan.
Baca:
Dalam surat tersebut, kementerian menyebutkan bahwa pengguna India belum diberi pilihan untuk tidak membagikan data kepada Facebook. Tak seperti yang diberikan kepada pengguna aplikasi di Uni Eropa yang punya pilihan untuk tidak berbagi data.
“Perlakuan yang berbeda dan diskriminatif terhadap pengguna India dan Eropa ini menarik kritik serius dan menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap hak dan kepentingan warga negara India yang merupakan bagian penting dari basis pengguna WhatsApp,” ujar kementerian.
Kementerian meminta WhatsApp untuk menanggapi 14 pertanyaan termasuk tentang kategori data pengguna yang dikumpulkannya, apakah itu profil pelanggan berdasarkan penggunaan hingga aliran data lintas batas.
WhatsApp tidak menanggapi permintaan komentar. Namun, pekan lalu, perusahaan memutuskan untuk menundah penerapan kebijakan barunya yang tadinya 8 Februrai menjadi 15 Mei.
Bahkan, di India, WhatsApp jor-joran memasang iklan klarifikasi di koran-koran India untuk menenangkan penggunanya yang khawatir. (Baca: Imbas Kebijakan Privasi Terbaru, Pengguna WhatsApp di India Ajukan Petisi ke Pengadilan Tinggi)
[]
Share:
